Jakarta, NU Online. Upaya pemerintahan SBY untuk memberikan kesejahteraan kepada petani masih jauh panggang dari api, hal ini bisa diuji melalui kebijakannya terhadap harga dasar pembelian gabah. Apabila pemerintah memutuskan tidak ada kenaikan harga pembelian gabah atau menunda kenaikan harga gabah oleh pemerintah, maka hal itu semakin mempertegas bahwa keberpihakan terhadap petani hanya retorika dan komoditas politik semata.
Demikian diungkapkan, Imam Churmen, tokoh NU yang terkenal sebagai "penyambung lidah petani" kepada NU Online, Rabu (3/1) menanggapi upaya pemerintah (Departemen Pertanian) yang belumdapatmenaikkan harga gabah petani sebesar Rp100/kgkarena pemerintah belum menetapkan kebijakan baru di bidang perberasan.
"Sangat mengecewakan kalau pemerintah berketetapan tidak menaikkan harga dasar gabah atau menundanya tahun 2005. Ini menunjukkan pemerintah tidak tanggap terhadap kesulitan yang dihadapi petani. Menjadi ujian buat pemerintah, apakah memang pemerintah berpihak pada petani atau hanya sekadar retorika," tegas mantan Wakil Ketua Komisi III DPR Imam Churmen.
 |
| Ironis, Pemerintah Tunda Naikkan Harga Gabah (Sumber Gambar : Nu Online) |
Ironis, Pemerintah Tunda Naikkan Harga Gabah
Kebijakan pemerintah tidak menaikkan harga pembelian gabah atau menundanya akan semakin menambah berat beban petani, sebab harga sarana produksi padi (saprodi) terus meningkat, dan tidak ada lagi subsidi yang diberikan. "Komponen saprodi harganya terus naik, upah tenaga kerja juga naik, bahan bakar minyak (BBM) naik, itu semua akan menambah tinggi biaya produksi, bagaimana mungkin harga gabah tidak dinaikkan," kata mantan ketua Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LP2NU) ini.Pria kelahiran Ponorogo 15 Juni 1931 ini menegaskan, bila pemerintah ingin menjaga ketahanan pangan nasional, pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan petani. "Jangan pakai paradigma lama yang mengorbankan petani untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Sudah saatnya petani diajak bicara, untuk menetapkan berapa harga yang layak yang harus mereka terima. Apakah memang tepat kalau harga tetap dipasang di Rp 1.230 per kilogram GKG, dan tidak bisa dinaikkan lagi. BBM saja bisa dinaikkan, upah buruh saja bisa dinaikkan, kenapa gabah yang diproduksi petani kita tidak bisa dinaikkan harganya," tuturnya.
Dikatakan Imam, kebijakan "menekan" harga produk pertanian akan berdampak besar terhadap ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang. "Kalau insentif yang diterima petani tidak layak, jangan harap petani bergairah meningkatkan produktivitasnya. Lalu, apa kita mau impor semua, apa itu solusinya? Jangan hanya berpikir untuk kepentingan sesaat," pesan Imam Churmen.
Negara-negara maju dan surplus seperti AS, dan Jepang saja, lanjut Imam, memberi perlindungan kepada petaninya dengan berbagai macam cara, mulai dari subsidi sampai dumping, agar kesejahteraan petani dapat selalu terjaga. "Kita yang jelas-jelas negara agraris, dan mayoritas tenaga kerja terserap di sektor pertanian tidak memberi perlindungan apa-apa kepada petani. Kalau IMF melarang subsidi, kenapa tidak jelaskan pada mereka persoalan kita, dan menolaknya, apa negeri ini milik IMF. Kalau untuk para konglomerat saja kita mau sibuk menyiapkan dana untuk rekapitalisasi bank, kenapa untuk petani tidak ada kepedulian itu," katanya.
NU Online
Pemerintah selayaknya memberi perhatian besar terhadap peningkatan kesejahteraan petani beserta keluarganya, dengan menjamin perolehan insentif yang adil untuk petani, dan menjaga ketersediaan sarana produksi pertanian agar tepat waktu, terjamin kualitasnya, serta terjangkau harganya. (cih)NU Online
Dari (Warta) Nu Online: http://www.nu.or.id/post/read/2693/ironis-pemerintah-tunda-naikkan-harga-gabahNU Online
EmoticonEmoticon